Prabowo dan Presiden Mesir Kecam Permukiman Ilegal Israel serta Tegaskan Dukungan Solusi Dua Negara
Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi mengecam pembangunan permukiman ilegal Israel dan aksi militer yang melanggar hukum internasional, serta menegaskan dukungan terhadap solusi dua negara untuk…
JAKARTA_Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi secara tegas mengecam pembangunan permukiman ilegal oleh Israel di wilayah Palestina serta berbagai aksi militer yang dinilai melanggar hukum internasional. Sikap bersama tersebut disampaikan usai pertemuan bilateral kedua kepala negara di Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu (11/10/2026). Dalam pertemuan itu, kedua pemimpin menekankan pentingnya koordinasi diplomasi dan kolaborasi aktif di forum internasional guna meredakan eskalasi konflik di Timur Tengah.
Presiden Prabowo menyampaikan keprihatinan mendalam atas kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang terus memakan korban dari kalangan warga sipil tak bersenjata, termasuk perempuan, anak-anak, dan lansia. Menurutnya, perluasan permukiman ilegal Israel, khususnya di wilayah Tepi Barat, merupakan langkah provokatif yang secara nyata memperburuk situasi keamanan. Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tetap berdiri teguh mendukung hak rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri serta hidup berdampingan secara damai.
Sejalan dengan pandangan tersebut, Presiden Abdel Fattah El-Sisi menggarisbawahi bahwa stabilitas kawasan dan global hanya dapat dicapai melalui penyelesaian konflik secara komprehensif. El-Sisi menegaskan kesepakatan kedua negara terkait pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat berdasarkan garis perbatasan Juni 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Menurutnya, penerapan solusi dua negara (two-state solution) secara konsisten merupakan satu-satunya jalan rasional menuju perdamaian abadi.
Selain penegasan sikap politik di tingkat multilateral, Indonesia dan Mesir juga menyepakati langkah-langkah konkret dalam penanganan krisis kemanusiaan. Kedua negara berkomitmen untuk terus memfasilitasi pengiriman bantuan logistik dan medis darurat bagi warga terdampak, sekaligus berkolaborasi dalam agenda jangka panjang terkait pemulihan dan rekonstruksi wilayah Gaza pascakonflik.