Ahli JPU Romli Atmasasmita Sebut Kebijakan Yaqut Dilindungi UU Administrasi Pemerintahan
Pakar hukum pidana Prof. Romli Atmasasmita, yang dihadirkan sebagai ahli oleh JPU KPK, menyatakan kebijakan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam penyelenggaraan haji 2024 dapat dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pernyataan ini disampaikan dalam sidang dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023–2024 di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (5/11/2026), di mana Romli juga membahas perbedaan pelanggaran administrasi dan tindak pidana korupsi.
JAKARTA, SANGWARTA – Pakar hukum pidana Prof. Romli Atmasasmita menilai kebijakan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam penyelenggaraan haji 2024 dapat memperoleh perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Hal tersebut disampaikan Romli saat dihadirkan sebagai ahli oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK dalam sidang dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023–2024 di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (5/11/2026).
"Perbuatan menteri waktu itu dilindungi oleh Undang-Undang 30 Tahun 2014," kata Romli ketika menjawab pertanyaan Yaqut dalam persidangan.
Romli menjelaskan bahwa kebijakan pejabat pemerintahan tidak otomatis dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Menurutnya, perlindungan hukum berlaku apabila kebijakan diambil untuk kepentingan pelayanan publik, tidak menimbulkan kerugian atau korban, serta dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Dalam persidangan, Romli juga menyoroti perbedaan antara pelanggaran administrasi pemerintahan dan tindak pidana korupsi.
"Kalau ada kasus yang bersifat administratif harus di Pengadilan TUN," jelas Romli.
Pernyataan tersebut berkaitan dengan Pasal 21 UU Administrasi Pemerintahan yang mengatur kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk memeriksa ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintahan.
Meski demikian, Romli mengakui adanya persinggungan antara ketentuan hukum administrasi dan hukum pidana korupsi. Dalam menjawab pertanyaan majelis hakim, ia turut membahas asas lex specialis derogat legi generali, yakni ketentuan hukum khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum.
Romli juga memberikan pandangan mengenai keabsahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurutnya, laporan audit dapat kehilangan kekuatan pembuktian apabila terbukti disusun secara curang, termasuk jika memuat transaksi yang sebenarnya tidak terjadi.
"Batal alat buktinya, tidak bisa dijadikan alat bukti di persidangan," ujar Romli saat menjawab pertanyaan penasihat hukum terdakwa lainnya.
Adapun perkara ini berkaitan dengan pembagian 20.000 kuota tambahan haji 2024 menjadi masing-masing 10.000 untuk haji reguler dan haji khusus. Kebijakan tersebut menjadi salah satu pokok dakwaan JPU terhadap Yaqut.
Selain Yaqut, perkara ini turut menjerat mantan Staf Khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Maktour Ismail Adham, serta Asrul Azis Taba dari pihak penyelenggara haji khusus.
Yaqut sendiri menyatakan kebijakan yang diambilnya didasarkan pada evaluasi penyelenggaraan haji sebelumnya dan pertimbangan keselamatan jemaah. Ia juga membantah menerima uang atau imbalan pribadi dari kebijakan tersebut.
Hingga persidangan tersebut, perkara masih berada pada tahap pembuktian. Keterangan Romli merupakan pendapat ahli yang akan dinilai bersama alat bukti lainnya oleh majelis hakim.
Sumber: