Ahli JPU Romli Atmasasmita Sebut Kebijakan Yaqut Dilindungi UU Administrasi Pemerintahan
Pakar hukum pidana Prof. Romli Atmasasmita, yang dihadirkan sebagai ahli oleh JPU KPK, menyatakan kebijakan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam penyelenggaraan haji 2024 dapat dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pernyataan ini disampaikan dalam sidang dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023–2024 di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (5/11/2026), di mana Romli juga membahas perbedaan pelanggaran administrasi dan tindak pidana korupsi.
