Evaluasi 2 Tahun Prabowo-Gibran: Ribuan Mahasiswa Padati Jalan Pahlawan Semarang
Ribuan mahasiswa Aliansi Mahasiswa Semarang Raya berunjuk rasa mengevaluasi dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran di Jalan Pahlawan Semarang, Kamis (22/10/2026), menyuarakan lima tuntutan termasuk stabilisasi harga.
SEMARANG_Sekitar 2.000 mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Semarang Raya menggelar aksi unjuk rasa evaluasi dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (22/10/2026). Massa gabungan dari berbagai perguruan tinggi seperti Undip, Unnes, USM, Polines, Unissula, hingga UIN Walisongo memadati area tersebut hingga menyebabkan akses Jalan Pahlawan ditutup total sejak pukul 16.00 WIB sampai petang. Dalam aksinya, massa menyuarakan kritik dengan membentangkan spanduk bertema lingkungan seperti kebakaran hutan dan lahan serta sempat melakukan aksi bakar spanduk di jalan.
Massa aksi membawa lima tuntutan utama kepada pemerintah pusat, mulai dari stabilisasi harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak, pengembalian TNI serta Polri pada fungsi utamanya, hingga evaluasi total proyek strategis nasional. Selain itu, mereka menuntut pemulihan hak atas tanah rakyat, penanganan karhutla bersama pemulihan wilayah terdampak bencana di berbagai daerah termasuk Sumatera, serta penghentian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di tubuh birokrasi pemerintahan. Unjuk rasa ini merupakan kelanjutan gerakan di Jakarta pada 20 Oktober dan direncanakan berlanjut pada momentum peringatan Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2026.
Untuk mengawal jalannya unjuk rasa, sebanyak 2.866 personel gabungan dari kepolisian, TNI, dan dinas terkait disiagakan setelah sebelumnya menggelar simulasi pengamanan terpadu. Pada petang hari di kawasan Bundaran Air Mancur, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan turun langsung ke tengah kerumunan mahasiswa untuk berdialog secara persuasif. Kapolda mengajak para peserta aksi menjaga ketertiban umum dan memastikan aparat mengawal penyampaian pendapat masyarakat secara humanis tanpa tindakan represif.