Target Bedah Rumah 2026 Belum Seimbang dengan Kebutuhan
Pemerintah menargetkan perbaikan 450.000 rumah pada 2026, sementara Mendagri menyebut sekitar 30 juta keluarga belum memiliki hunian layak.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut sekitar 30 juta keluarga di Indonesia belum memiliki rumah atau masih tinggal di hunian tidak layak. Di sisi lain, pemerintah menargetkan perbaikan 450.000 rumah melalui program bedah rumah pada 2026, sehingga cakupan target tersebut masih jauh lebih kecil dibandingkan skala kebutuhan yang disebutkan.
Target Perbaikan dan Skala Kebutuhan
Pernyataan itu disampaikan Tito saat meninjau kegiatan bedah rumah di Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu, 24 Oktober 2026. Menurut dia, program bedah rumah tahun ini ditargetkan mencapai 450.000 unit di seluruh Indonesia. Presiden Prabowo Subianto disebut menginginkan jumlah tersebut meningkat menjadi jutaan unit pada tahun berikutnya, meski besarannya masih dalam penghitungan.
Jika dibandingkan secara sederhana, target 450.000 unit setara sekitar 1,5 persen dari angka 30 juta keluarga. Namun, kedua angka itu belum dapat diperlakukan sebagai perbandingan kebutuhan dan capaian yang sepenuhnya sepadan karena pemerintah belum merinci apakah seluruh keluarga dalam angka tersebut membutuhkan perbaikan rumah, pembangunan rumah baru, atau bentuk penanganan lain.
Kemudahan Regulasi bagi MBR
Selain bedah rumah, Kemendagri menyatakan dukungan melalui penyederhanaan regulasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Tito menyebut pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta biaya Persetujuan Bangunan Gedung bagi MBR telah didorong melalui surat edaran kepada kepala daerah.
Pemerintah berharap kemudahan itu mendorong keterlibatan sektor swasta sehingga pemenuhan hunian tidak hanya bergantung pada APBN. Rujukan yang tersedia belum memuat rincian prioritas penerima, pembagian target antarwilayah, maupun indikator keberhasilan program. Data tersebut diperlukan untuk menilai sejauh mana target 450.000 rumah menjawab kebutuhan hunian layak secara nasional.