Sosok ‘TK’ Muncul dalam Kasus Penyadapan Presiden, Brigjen Aktif Kini Diperiksa Propam

Penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru dengan munculnya sosok berinisial TK, seorang perwira tinggi Polri aktif berpangkat Brigadir Jenderal Polisi.
Penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki perkembangan baru setelah muncul sosok berinisial TK yang disebut memiliki peran dalam rangkaian kegiatan pengawasan terhadap sejumlah pihak.
Kepolisian Republik Indonesia mengonfirmasi bahwa TK merupakan perwira tinggi Polri aktif berpangkat Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol). Sosok tersebut kini menjalani pemeriksaan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.
Nama TK sebelumnya mencuat setelah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memaparkan perkembangan kasus penyadapan ilegal dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada Kamis (12/11/2026).
Dalam pemaparan tersebut, TK disebut berkaitan dengan dugaan perintah pengawasan atau surveillance yang merupakan bagian dari rangkaian perkara penyadapan ilegal.
Meski demikian, hingga kini TK masih berstatus sebagai saksi, bukan tersangka. Kepolisian juga belum mengumumkan secara resmi nama lengkap dan jabatan terkini sosok tersebut.
Kapolri Ungkap Dugaan Peran TK dalam Rangkaian Penyadapan
Kemunculan inisial TK bermula dari penjelasan Kapolri mengenai dugaan pembagian peran dalam operasi penyadapan yang berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026.
Dalam rapat bersama Komisi III DPR, Suyudi menjelaskan bahwa salah seorang tersangka berinisial AS diduga menerima perintah penyadapan dari mantan Kapolri berinisial LSP.
Perintah tersebut kemudian diduga diteruskan kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa melalui prosedur permohonan resmi dari penyidik.
Hasil penyadapan selanjutnya diduga dilaporkan kepada LSP. Dalam rangkaian itulah AS disebut memerintahkan TK melakukan kegiatan pengawasan atau surveillance.
Pengawasan tersebut perlu dibedakan dari tindakan penyadapan komunikasi. Penyadapan berkaitan dengan pengambilan informasi melalui saluran komunikasi, sedangkan surveillance dapat mencakup kegiatan pemantauan terhadap seseorang atau aktivitas tertentu.
Namun, kepolisian belum menjelaskan secara terperinci bentuk pengawasan yang diduga dilakukan TK, termasuk siapa saja yang menjadi sasaran dan untuk kepentingan apa kegiatan tersebut diperintahkan.
Keterangan TK kini menjadi salah satu bagian yang didalami penyidik untuk menjelaskan hubungan antara kegiatan penyadapan dan pemantauan dalam perkara tersebut.
Polri Pastikan TK Berpangkat Brigjen dan Masih Aktif
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, memberikan penjelasan mengenai identitas TK pada Kamis (12/11/2026) malam.
Isir memastikan bahwa TK merupakan anggota Polri aktif dengan pangkat brigadir jenderal atau perwira tinggi bintang satu.
Menurutnya, TK saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Pertanggungjawaban Profesi (Wabprof) Divisi Propam Polri terkait dugaan pelanggaran profesi.
Selain pemeriksaan internal, keterangannya turut didalami dalam penyidikan pidana untuk mengetahui secara menyeluruh peran pihak-pihak yang berkaitan dengan kasus tersebut.
Polri menegaskan bahwa proses pemeriksaan etik dan penyidikan pidana terus berjalan.
Penjelasan tersebut sekaligus membatasi spekulasi mengenai identitas TK. Walaupun sejumlah nama sempat dikaitkan dengan inisial tersebut, identitas lengkapnya belum diumumkan secara resmi oleh kepolisian.
Hingga perkembangan terakhir yang dipublikasikan, belum terdapat pengumuman bahwa TK telah ditetapkan sebagai tersangka.
Empat Tersangka Telah Ditetapkan
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo sebelumnya telah menyeret sejumlah perwira tinggi kepolisian.
Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka, yakni mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP), Ahrie Sonta (AS), Eko Hadi Santoso (EH), dan Slamet Uliandi (SU).
Keempatnya diduga terlibat dalam rangkaian penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal terhadap sistem elektronik, dan penghapusan data elektronik.
Berdasarkan keterangan penyidik, sasaran dugaan penyadapan tidak terbatas pada Presiden Prabowo. Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha juga disebut menjadi sasaran.
Penyidik turut menelusuri dugaan penghapusan data hasil penyadapan yang diduga dilakukan untuk menghilangkan jejak kegiatan tersebut.
Seluruh dugaan tersebut masih berada dalam proses hukum. Penetapan tersangka tidak menghapus asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Delapan Saksi Ajukan Perlindungan kepada LPSK
Perkembangan lain muncul dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Pada Kamis (12/11/2026), LPSK mengonfirmasi telah menerima delapan permohonan perlindungan dari saksi dalam perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut.
Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati menjelaskan bahwa seluruh permohonan masih dalam tahap penelaahan.
LPSK mempertimbangkan sejumlah aspek, termasuk pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman, serta situasi khusus yang dihadapi masing-masing pemohon.
Belum terdapat informasi resmi yang memastikan apakah TK termasuk di antara delapan saksi yang mengajukan perlindungan.
Keberadaan para saksi menjadi penting karena penyidik masih berupaya mengungkap alur pemberian perintah, pihak yang menerima hasil penyadapan, serta tujuan penggunaan informasi yang diperoleh secara ilegal.
DPR Desak Pengungkapan Aktor di Balik Penyadapan
Komisi III DPR RI turut memberikan perhatian terhadap perkembangan kasus tersebut.
Dalam rapat kerja bersama Kapolri pada 12 November 2026, anggota dewan meminta kepolisian mengungkap pihak-pihak yang memberikan perintah, penerima hasil penyadapan, serta sumber pendanaan kegiatan tersebut.
DPR juga meminta pengusutan kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.
Berdasarkan laporan resmi hasil rapat, Komisi III mendorong penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel.
DPR turut meminta penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana makar yang dikaitkan dengan perkara tersebut. Kendati demikian, dugaan makar masih memerlukan pembuktian melalui proses hukum.
Sementara itu, Ombudsman RI menilai persoalan penyadapan ilegal tidak cukup diselesaikan melalui penindakan terhadap individu.
Ombudsman menekankan pentingnya pembenahan sistem pengawasan, prosedur penggunaan kewenangan penyadapan, serta pengendalian akses terhadap perangkat dan data elektronik milik negara.
Kemunculan TK dalam penyidikan menjadi perkembangan penting, tetapi belum menjawab seluruh pertanyaan mengenai jaringan dan tujuan kegiatan penyadapan tersebut.
Publik masih menunggu penjelasan lebih lanjut mengenai siapa yang mengendalikan operasi, bagaimana informasi hasil penyadapan digunakan, dan sejauh mana penyalahgunaan kewenangan terjadi.
Di tengah berkembangnya berbagai spekulasi, kepolisian perlu memastikan setiap temuan disampaikan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sebab, perkara ini tidak hanya menyangkut dugaan penyadapan terhadap seorang Presiden, tetapi juga keamanan komunikasi warga negara serta batas kewenangan aparat dalam menggunakan teknologi pengawasan.
Referensi
Divisi Humas Polri – Kadivhumas Polri: Sosok TK dalam Kasus Penyadapan Ilegal Berpangkat Brigjen Pol, 13 November 2026.
https://mediahub.polri.go.id/in/polda/jawa-tengah/image/detail/607894-kadivhumas-polri-sosok-tk-dalam-kasus-penyadapan-ilegal-berpangkat-brigjen-polKomisi III DPR RI – Laporan Singkat Rapat Kerja dengan Kapolri terkait Penyadapan Ilegal terhadap Presiden, 12 November 2026.
https://berkas2.dpr.go.id/akd/dokumen/komisi3-14-280428fdf97641fd878f385ca61f2399.pdfANTARA News – Polri Ungkap Sosok TK dalam Kasus Penyadapan Ilegal terhadap Presiden, 13 November 2026.
https://kupang.antaranews.com/berita/205555/polri-ungkap-sosok-tk-dalam-kasus-penyadapan-ilegal-terhadap-presidenCNN Indonesia – Misteri Sosok TK di Penyadapan Prabowo yang Diungkap Kapolri di DPR, 13 November 2026.
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20261113063136-12-1426631/misteri-sosok-tk-di-penyadapan-prabowo-yang-diungkap-kapolri-di-dprDetikNews – 8 Saksi Kasus Penyadapan Ilegal terhadap Prabowo Minta Perlindungan LPSK, 12 November 2026.
https://news.detik.com/berita/d-8749659/8-saksi-kasus-penyadapan-ilegal-terhadap-prabowo-minta-perlindungan-lpskOmbudsman Republik Indonesia – Tanggapi Dugaan Penyadapan Ilegal, Ombudsman RI Soroti Urgensi Pembenahan Tata Kelola, 4 November 2026.
https://ombudsman.go.id/news/download/tanggapi-dugaan-penyadapan-ilegal-ombudsman-ri-soroti-urgensi-pembenahan-tata-kelola

