BGN Buka Akses Pengawasan Dapur MBG, Orangtua Diminta Memeriksa Mutu Makanan Siswa
Pada Kamis, 29 Oktober 2026, tanpa keterangan waktu, Kepala BGN Sudaryono dalam acara Transformasi MBG 2.0 di Jakarta meminta orangtua, guru, kepala sekolah, dan posyandu mengawasi dapur serta menu Makan Bergizi Gratis. Pelibatan publik ditujukan untuk mencatat, mengevaluasi, dan memperbaiki mutu makanan siswa, tetapi mekanisme pemeriksaannya perlu dibuat terukur.
JAKARTA—Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono meminta orangtua, guru, kepala sekolah, dan posyandu mengawasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk dengan melihat serta memeriksa dapur penyedia makanan. Pernyataan itu disampaikan dalam acara Transformasi MBG 2.0 di Jakarta pada Kamis, 29 Oktober 2026, tanpa keterangan waktu, ketika BGN menempatkan pengawasan publik sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola dan mutu makanan yang diterima siswa.
Sudaryono mengatakan masyarakat dapat memberikan catatan hingga evaluasi atas pelaksanaan MBG. Menurut dia, keterlibatan publik diperlukan agar program tidak hanya berjalan melalui mekanisme internal, tetapi juga memperoleh masukan langsung dari pihak yang bersentuhan dengan penerima manfaat, terutama keluarga dan lingkungan sekolah.
Akses Publik Menjadi Kunci Pengawasan Dapur MBG
“Kita ingin kita diawasi oleh siapa pun seluas-luasnya,” ujar Sudaryono dalam acara tersebut, sebagaimana dikutip Kompas.com dari siaran YouTube BGN. Ia menyebut dapur MBG dapat dilihat dan diperiksa oleh orangtua siswa, posyandu, guru, kepala sekolah, dan pihak lain.
Pernyataan itu memperluas ruang pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan operasionalnya. Pengawasan, kata Sudaryono, tidak berhenti pada dapur sebagai tempat penyediaan makanan, tetapi juga mencakup menu MBG yang disajikan kepada penerima manfaat.
Bagi siswa dan orangtua, akses tersebut berkaitan langsung dengan hak memperoleh makanan yang aman, layak, dan sesuai tujuan program. Namun, data rujukan belum menjelaskan bentuk akses yang akan diberikan, siapa yang berwenang melakukan pemeriksaan, bagaimana catatan masyarakat diterima, serta batas waktu BGN menindaklanjuti temuan.
Dari Imbauan ke Pemeriksaan yang Dapat Diukur
BGN menyatakan penguatan pengawasan menjadi prioritas dalam pelaksanaan MBG. Pernyataan itu menempatkan masyarakat bukan sekadar penerima informasi, melainkan pihak yang diharapkan ikut mengamati pelaksanaan program dan menilai kualitas makanan yang disediakan.
Efektivitas pendekatan tersebut bergantung pada kejelasan prosedur. Tanpa mekanisme pemeriksaan, pencatatan, dan evaluasi yang terbuka, ajakan kepada orangtua, guru, kepala sekolah, dan posyandu berisiko berhenti sebagai imbauan. Rujukan yang tersedia belum memuat indikator mutu menu, tata cara pelaporan, ataupun hasil evaluasi yang dapat digunakan publik untuk menilai perbaikan.
Karena itu, pelibatan publik perlu diterjemahkan menjadi alur kerja yang jelas: akses untuk melihat dapur, saluran penyampaian catatan, pencatatan temuan, serta penjelasan mengenai tindak lanjut BGN. Kejelasan itu penting agar pengawasan tidak bergantung pada inisiatif perorangan dan agar keluhan mengenai makanan dapat menghasilkan perbaikan yang dapat ditelusuri.
Pengawasan Dikaitkan dengan Edukasi Gizi di Sekolah
Dalam pernyataan lain yang dikutip VIVA pada Selasa, 27 Oktober 2026, Sudaryono mengusulkan agar MBG atau edukasi gizi dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan. Ia menilai sekolah dapat menjadi ruang untuk mengajarkan manfaat karbohidrat, protein, serat, vitamin, dan mineral kepada siswa.
Usulan edukasi tersebut dapat memperkuat pemahaman siswa mengenai makanan yang mereka konsumsi. Namun, edukasi gizi tidak menggantikan kebutuhan atas pengawasan penyediaan makanan. Pengetahuan siswa dan warga sekolah tetap perlu disertai jaminan bahwa menu yang disajikan melalui MBG memenuhi tujuan program serta dapat dievaluasi ketika muncul catatan dari penerima manfaat.
BGN belum menjelaskan dalam rujukan ini kapan mekanisme pemeriksaan publik mulai diterapkan, bagaimana standar pemeriksaan ditetapkan, dan bagaimana hasil pengawasan akan diumumkan. Pertanyaan tersebut menjadi penting karena keberhasilan pelibatan masyarakat tidak hanya diukur dari terbukanya akses ke dapur, tetapi juga dari kemampuan sistem merespons temuan dan memperbaiki mutu makanan siswa.