Pada Kamis, 29 Oktober 2026, mulai pukul 10.00 WIB, mahasiswa Universitas Trisakti berkumpul di kampus Grogol, Jakarta Barat, lalu bergerak menuju Istana Negara dan kawasan Monas. Mereka membawa tiga tuntutan: pemulihan sektor nasional, pemberantasan inkompetensi serta rangkap jabatan pejabat publik, dan penegakan supremasi sipil.
Mahasiswa Universitas Trisakti menggelar aksi pada Kamis, 29 Oktober 2026, mulai pukul 10.00 WIB, dengan titik kumpul di lingkungan kampus di Grogol, Jakarta Barat, sebelum bergerak menuju Istana Negara dan kawasan Monas, Jakarta Pusat. Dalam aksi yang dirangkum sebagai Tri Tuntutan Rakyat atau Tritura itu, mahasiswa mendesak pemerintah memulihkan kondisi ekonomi, ekologi, politik, pendidikan, dan kesehatan nasional; memberantas inkompetensi serta menghapus rangkap jabatan pejabat publik; dan menegakkan supremasi sipil.
Aksi tersebut menjadi kelanjutan demonstrasi mahasiswa dan elemen masyarakat sipil sehari sebelumnya di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Kepresidenan Mahasiswa Universitas Trisakti menyatakan aksi itu merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan memastikan kebijakan publik berpihak pada kepentingan rakyat.
Sebelum menuju pusat pemerintahan, peserta berkumpul di kampus Universitas Trisakti. Laporan Harian Disway menyebut aksi dimulai sekitar pukul 10.00 WIB, sedangkan laporan BBC pada sekitar pukul 15.00 WIB menyebut rombongan masih bergerak menuju Istana Merdeka. Mahasiswa dilaporkan menggunakan sepeda motor, angkutan kota, dan bus untuk mencapai kawasan aksi.
Di lapangan, massa juga dilaporkan memadati kawasan Kebon Sirih dan bergerak menuju IRTI Monas. Aparat kepolisian bersiaga di sekitar lokasi, dengan dukungan sejumlah kendaraan Brigade Mobil. Berdasarkan rujukan yang tersedia, belum terdapat keterangan mengenai perubahan lalu lintas secara rinci maupun dampak keseluruhan aksi terhadap aktivitas warga.
Tuntutan pertama mencakup pemulihan lima sektor nasional, yakni ekonomi, ekologi, politik, pendidikan, dan kesehatan. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa memandang persoalan publik tidak berdiri sendiri. Tekanan ekonomi, kerusakan lingkungan, persoalan politik, biaya dan akses pendidikan, serta layanan kesehatan ditempatkan sebagai bagian dari agenda pemerintahan yang perlu dipulihkan secara bersamaan.
Tuntutan kedua secara langsung menyasar tata kelola pemerintahan: pemberantasan inkompetensi pejabat negara dan penghapusan rangkap jabatan pejabat publik. Dalam seruan aksi, mahasiswa tidak merinci nama pejabat atau kasus tertentu yang dijadikan dasar tuntutan. Namun, BEM Fakultas Hukum Universitas Trisakti mengaitkan tuntutan tersebut dengan dampak kebijakan bermasalah dan persoalan kebakaran hutan dan lahan.
Menurut BEM FH Universitas Trisakti, ketika hutan terbakar, masyarakat ikut terdampak; ketika kebijakan bermasalah, rakyat menanggung akibatnya. Pernyataan itu menempatkan kompetensi pejabat sebagai persoalan yang berkaitan dengan konsekuensi nyata kebijakan, bukan semata-mata penilaian atas latar belakang atau kemampuan personal pejabat.
Desakan menghapus rangkap jabatan juga berkaitan dengan tuntutan agar penyelenggaraan negara berjalan lebih fokus dan akuntabel. Akan tetapi, rujukan yang tersedia tidak memuat rancangan aturan, ukuran kompetensi, atau mekanisme penilaian yang ditawarkan mahasiswa. Karena itu, tuntutan tersebut masih berbentuk agenda politik dan pengawasan publik yang perlu diterjemahkan lebih lanjut dalam kebijakan yang terukur.
Tuntutan ketiga adalah penegakan supremasi sipil. Kepresma Universitas Trisakti menyatakan mahasiswa memiliki tanggung jawab mengawal pemerintahan serta memastikan setiap kebijakan berpihak kepada kepentingan rakyat. Dalam pernyataannya, organisasi mahasiswa itu juga mengkritik pemerintah karena dinilai tidak cukup mendengar kritik dan belum sepenuhnya mempertanggungjawabkan keputusan publik.
Rangkaian tuntutan tersebut memperlihatkan perhatian mahasiswa pada hubungan antara kualitas kebijakan, kapasitas pejabat, dan batas kewenangan dalam negara demokratis. Mereka menilai pemulihan sektor nasional membutuhkan pengelolaan pemerintahan yang kompeten, bebas dari konflik peran akibat rangkap jabatan, serta menghormati kendali sipil.
Sejumlah media melaporkan aparat telah melakukan pengamanan di sekitar kawasan aksi. Namun, data rujukan tidak memuat tanggapan resmi pemerintah mengenai tiga tuntutan tersebut, termasuk penjelasan tentang kebijakan pemulihan lima sektor, evaluasi kompetensi pejabat, pengaturan rangkap jabatan, maupun agenda penegakan supremasi sipil. Kekosongan tanggapan itu membuat substansi tuntutan mahasiswa masih menunggu jawaban resmi dan terukur dari otoritas terkait.
