Mahasiswa Trisakti Pindahkan Aksi ke Monas Setelah Akses Istana Diblokade Aparat
Pada Kamis, 29 Oktober 2026, sejak pukul 10.00 WIB hingga 17.30 WIB, ratusan mahasiswa Universitas Trisakti menggelar aksi di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, setelah akses menuju Istana Negara diblokade aparat. Mereka menuntut perbaikan pengelolaan negara, keadilan bagi Papua, penghentian militerisme, serta penanganan bencana yang lebih serius.
Ratusan mahasiswa Universitas Trisakti menggelar unjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Selatan, sisi selatan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, pada Kamis, 29 Oktober 2026, sejak pukul 10.00 WIB hingga sedikitnya pukul 17.30 WIB. Aksi yang semula direncanakan berlangsung di depan Istana Negara itu berpindah setelah akses menuju lokasi diblokade aparat. Dalam demonstrasi tersebut, mahasiswa menyuarakan tuntutan perbaikan pengelolaan negara, pemulihan kondisi ekonomi dan ekologi, penegakan supremasi sipil, serta keadilan bagi Papua.
Aksi itu merupakan kelanjutan dari gelombang demonstrasi mahasiswa sehari sebelumnya. Kepresidenan Mahasiswa Universitas Trisakti menyebut turun ke jalan sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk mengawal pemerintahan dan memastikan kebijakan negara berpihak kepada kepentingan rakyat. Bagi mahasiswa, penyampaian aspirasi bukan sekadar agenda organisasi, melainkan bagian dari partisipasi masyarakat sipil dalam mengawasi jalannya kekuasaan.
Akses Istana Diblokade, Lokasi Aksi Berpindah
Mahasiswa berkumpul lebih dahulu di kampus Universitas Trisakti, Grogol, Jakarta Barat, sebelum bergerak menuju kawasan Istana. Namun, rencana menyampaikan tuntutan di depan Istana Negara tidak berlangsung sebagaimana direncanakan karena rombongan mahasiswa sempat diblokade aparat. Mereka kemudian memusatkan aksi di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan.
Perpindahan lokasi tersebut menjadi bagian penting dari demonstrasi. Aspirasi tetap disampaikan, tetapi jaraknya dengan pusat pemerintahan menjadi lebih jauh. Hingga sore, mahasiswa masih meneriakkan yel-yel yang mengkritik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Situasi ini memperlihatkan persoalan yang terus muncul dalam aksi publik: hak menyampaikan pendapat diakui, tetapi akses menuju ruang simbolik kekuasaan dapat dibatasi melalui pengamanan dan rekayasa lokasi.
Di lokasi aksi, seorang mahasiswa berorasi dari atas mobil komando. Ia menuntut keadilan bagi Papua dan penghentian militerisme di wilayah tersebut. Mahasiswa juga mengaitkan persoalan Papua dengan kebakaran hutan dan lahan yang sedang terjadi. Di hadapan mobil komando, ratusan peserta duduk mengikuti jalannya orasi. Aksi itu ditandai satu spanduk besar berisi tiga tuntutan utama serta sejumlah bendera hitam putih bertuliskan, “Bismillah, ini adalah kegelapan” dan “Dengan nama Tuhan, ini adalah kegelapan”.
Tritura Menyoroti Tata Kelola dan Supremasi Sipil
Tiga tuntutan yang dibawa mahasiswa dikenal sebagai Tritura atau Tiga Tuntutan Rakyat. Isinya meliputi pemulihan ekonomi, ekologi, politik, pendidikan, dan kesehatan nasional; pemberantasan inkompetensi pejabat negara serta penghapusan rangkap jabatan pejabat publik; dan penegakan supremasi sipil.
Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Muhammad Putra, mengatakan tuntutan tersebut berkaitan dengan sejumlah persoalan yang dinilai belum segera ditangani pemerintah. Ia mencontohkan kebakaran hutan dan lahan yang didesak untuk ditetapkan sebagai bencana nasional, serta banjir di Sumatra yang menurutnya telah berlangsung hampir setahun. Putra juga mempersoalkan prioritas anggaran pemerintah, termasuk alokasi Rp1 triliun per hari untuk program Makan Bergizi Gratis yang menurutnya dapat dialihkan untuk penanganan bencana.
Rangkaian tuntutan itu menempatkan mahasiswa sebagai penyampai keresahan yang lebih luas, bukan hanya pengkritik kebijakan tertentu. Mereka menghubungkan bencana ekologis, penggunaan anggaran, kualitas pejabat publik, kebebasan sipil, dan peran militer dalam ruang sipil sebagai bagian dari persoalan tata kelola negara. Karena itu, tuntutan pemulihan tidak berhenti pada perubahan kebijakan teknis, tetapi juga menyasar cara pemerintah menetapkan prioritas dan mempertanggungjawabkan keputusan kepada publik.
Janji Pemerintah Ditagih dengan Tenggat Terbuka
Staf Khusus Kementerian Sekretariat Negara, Bin Bin Firman Tresnadi, hadir di antara peserta aksi dan menyatakan akan meneruskan tuntutan mahasiswa. Ia mengatakan isu kebakaran hutan dan lahan akan disampaikan untuk dibicarakan dengan Kementerian Kesehatan. Namun, ketika mahasiswa meminta tindak lanjut konkret diumumkan pada hari berikutnya, Bin Bin tidak menyanggupinya dan hanya menyampaikan janji sekitar pekan depan.
Perbedaan tenggat itu menunjukkan jarak antara tuntutan warga dan mekanisme respons pemerintah. Mahasiswa meminta kepastian yang dapat diuji publik, sedangkan perwakilan pemerintah menawarkan waktu yang lebih longgar tanpa rincian langkah penyelesaian. Karena itu, peserta aksi meminta Bin Bin membuat pernyataan siap mundur apabila janji tersebut tidak terwujud. Sampai laporan rujukan ini disusun, belum ada keterangan mengenai keputusan pemerintah untuk menetapkan kebakaran hutan dan lahan sebagai bencana nasional maupun tindak lanjut konkret atas tuntutan lainnya.
Pembatasan akses menuju Istana juga menyisakan pertanyaan tentang cara negara memperlakukan penyampaian pendapat yang berlangsung damai. Di satu sisi, aparat menyiapkan pengamanan dan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi dampak aksi terhadap sejumlah ruas jalan. Di sisi lain, ketika lokasi aksi dipindahkan karena blokade, negara perlu menjelaskan dasar dan proporsionalitas pembatasan tersebut. Hak warga untuk berkumpul dan menyampaikan kritik tidak semestinya berhenti pada pengakuan formal, melainkan harus dijamin melalui ruang dialog dan respons kebijakan yang transparan.
Aksi mahasiswa Trisakti pada Kamis itu akhirnya membawa tuntutan mereka ke ruang publik meski tidak dapat mencapai titik yang direncanakan. Bagi pemerintah, demonstrasi tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi atas penanganan bencana, pengelolaan anggaran, rangkap jabatan, supremasi sipil, serta persoalan Papua. Tanpa tindak lanjut yang terukur dan diumumkan kepada masyarakat, janji untuk meneruskan aspirasi berisiko hanya menjadi prosedur administratif, sementara keresahan yang mendorong mahasiswa turun ke jalan tetap tidak terselesaikan.