Polisi Klaim Enam Juta Anak Terselamatkan dari Sabu Aceh

Polisi menyebut pengungkapan 1,2 ton narkotika di Pidie berpotensi menyelamatkan enam juta anak, tetapi hitungan itu berbasis asumsi.

Polisi menyebut pengungkapan 1,2 ton narkotika di Pidie berpotensi menyelamatkan enam juta anak, tetapi hitungan itu berbasis asumsi.
Aparat gabungan menyita hampir 1,2 ton bruto narkotika dari laboratorium gelap di Kabupaten Pidie, Aceh, pada 21 Oktober 2026. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menyebut pengungkapan itu berpotensi menyelamatkan sekitar enam juta anak, berdasarkan asumsi setiap satu gram sabu dikonsumsi lima orang.
Perhitungan tersebut berasal dari 1,2 juta gram narkotika dikalikan lima orang per gram. Namun, data rujukan tidak menjelaskan apakah seluruh bobot itu merupakan sabu kristal siap edar atau mencakup bahan cair dan material lain. Di lokasi, petugas menemukan 20 drum metamfetamin cair serta sekitar 500 kilogram sabu kristal. Total yang disebut aparat merupakan berat bruto.
Karena itu, angka enam juta tidak dengan sendirinya menunjukkan jumlah pengguna yang pasti terhindar dari konsumsi narkotika. Klaim tersebut merupakan estimasi potensi dampak berdasarkan kapasitas atau barang bukti yang disita, bukan hasil pengukuran terhadap jumlah calon pengguna, tingkat kemurnian, dosis konsumsi, atau jalur distribusi. Dalam rujukan yang tersedia, belum ada verifikasi independen atas parameter tersebut.
Suyudi juga menghitung potensi penghematan biaya rehabilitasi hingga Rp120 triliun, dengan asumsi enam juta orang membutuhkan rehabilitasi selama enam bulan dengan biaya Rp20 juta per orang. Nilai itu mengikuti rangkaian asumsi yang sama dan bukan realisasi anggaran yang telah dicegah.
Operasi tersebut mengamankan 11 orang, terdiri atas dua warga negara China dan sembilan warga negara Indonesia. Polisi menduga laboratorium di Mutiara Timur itu terkait jaringan internasional yang melibatkan pihak dari China, Malaysia, dan Indonesia. Penyidik masih mendalami peran para tersangka, mengejar sejumlah buron, serta menelusuri aliran dana dan kemungkinan koordinasi dengan otoritas luar negeri.







