28 Oktober 2026, Saat Sumpah Pemuda Berubah Jadi 'Disumpahi Pemuda' : Seruan Indonesia Sadar dan Lima Tuntutan Utama Rakyat.
Ratusan mahasiswa yang dimotori BEM UI bersama aliansi Komite Selamatkan Daulat Rakyat (SADAR) dan elemen masyarakat sipil menggelar aksi demonstrasi di Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Rabu, 28 Oktober 2026, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Mereka menyuarakan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah Prabowo-Gibran dan mengusung lima tuntutan utama terkait krisis ekologis, APBN, pendidikan, reformasi hukum, serta perlindungan HAM dan demokrasi.
Tepat di Hari Sumpah Pemuda, Rabu (28/10/2026), ratusan mahasiswa yang dimotori oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama aliansi Komite Selamatkan Daulat Rakyat (SADAR) dan elemen masyarakat sipil turun ke jalan. Memusatkan aksi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, gelombang massa ini menyuarakan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah di bawah pimpinan Prabowo-Gibran.
Di tengah demonstrasi yang dikawal ketat aparat, massa mengusung simbol perlawanan yang khas: three-finger salute atau salam tiga jari. Gestur yang populer lewat kisah fiksi bergenre distopia “The Hunger Games” ini diadaptasi menjadi lambang perlawanan nyata terhadap sistem kekuasaan yang dinilai menindas.
Mengusung pesan "sadar dipalak, sadar dibakar, sadar dimiskinkan", simbol tiga jari merepresentasikan tiga nilai utama “kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan” menjadi ajang deklarasi bahwa Indonesia sadar dan siap melawan.
Fokus utama dari aksi demonstrasi nasional ini mengerucut pada lima tuntutan strategis yang mewakili jeritan publik atas berbagai krisis multidimensional. Berikut adalah rincian lima tuntutan yang disuarakan para demonstran:
Penanganan Krisis dan Bencana Ekologis: Massa mendesak pemerintah agar segera menetapkan status bencana nasional atas darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana ekologis yang melanda berbagai wilayah seperti Kalimantan, Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua, dan Sumatera. Mahasiswa menuntut pengadilan tegas bagi korporasi perusak lingkungan serta penuntasan integrasi tata kelola lahan.
Optimalisasi APBN untuk Kesejahteraan Rakyat: Aliansi menuntut agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diprioritaskan sepenuhnya bagi kepentingan rakyat. Mereka mendesak penghentian pemborosan anggaran untuk program-program populis yang dinilai rentan politisasi dan sarat nuansa koruptif, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Keadilan Sektor Pendidikan dan Lapangan Kerja: Mahasiswa menuntut penurunan drastis biaya pendidikan tinggi yang kian mencekik, pemerataan akses layanan dasar bagi seluruh lapisan masyarakat, serta penyediaan lapangan pekerjaan berkualitas demi menekan angka pengangguran.
Reformasi Hukum dan Pemberantasan KKN: Tuntutan keempat berfokus pada penghentian penyalahgunaan produk hukum demi melanggengkan kekuasaan. Massa mendesak pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) secara masif serta mengkritisi produk legislasi kontroversial seperti UU TNI, KUHP, dan UU P2SK.
Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Demokrasi: Pada sektor terakhir, aliansi menuntut pengembalian kebebasan bersuara dan berpendapat secara utuh, penuntasan kasus pelanggaran HAM berat, serta penghentian segala bentuk militerisasi di ruang sipil.
Momentum Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2026 yang diwarnai oleh gelombang aksi "Indonesia Sadar" bukan sekadar rutinitas peringatan sejarah atau panggung penyampaian aspirasi sesaat. Peristiwa ini membawa pesan politik mendalam dan menjadi alarm keras bagi penguasa bahwa pemuda Indonesia tidak akan pernah tinggal diam menyaksikan arah perjalanan bangsa. Melalui kombinasi lima tuntutan konkret serta simbolisasi salam tiga jari, aksi ini menegaskan sebuah argumen mendasar: pemuda merupakan benteng pertahanan dalam mengawal kedaulatan rakyat.
Pemilihan Hari Sumpah Pemuda sebagai momentum aksi memberikan penekanan historis bahwa esensi pemuda tidak terbatas pada simbolis persatuan di atas kertas, melainkan manifestasi nyata dalam menjaga cita-cita reformasi dan kedaulatan negara. Ketika kebijakan publik dinilai melenceng (mulai dari krisis ekologis, beban biaya pendidikan, pemborosan anggaran, hingga ancaman terhadap kebebasan berpendapat) kaum intelektual muda hadir sebagai penyeimbang kekuasaan. Mengangkat simbol perlawanan dan menduduki ruang publik adalah bentuk ketegasan bahwa kewaspadaan kritis mahasiswa dan masyarakat sipil tetap menyala.
Gerakan ini mengirimkan sinyal eksplisit kepada pemerintah bahwa kedaulatan Indonesia tidak boleh dikorbankan demi kepentingan elite politik atau korporasi. Pemuda menolak bersikap apatis terhadap penyalahgunaan hukum dan pembatasan hak-hak sipil. Dengan keberanian turun ke jalan, mereka memperingatkan pemerintah bahwa setiap kebijakan yang merugikan rakyat akan berhadapan langsung dengan gelombang perlawanan generasi muda.
Pesan yang disampaikan pada 28 Oktober 2026 ini sangat jelas dan tidak tergoyahkan: kedaulatan bangsa berada di tangan rakyat, dan pemuda Indonesia berjanji akan terus berdiri di garis terdepan untuk mengawalnya, kapanpun dan dimanapun.
Referensi :