Putusan MK Mendorong Kewajiban Label Gula Garam Lemak
Kemenkes mempercepat penerapan Nutri-Level setelah Putusan MK mewajibkan label, warna, dan simbol kandungan gula, garam, serta lemak.
Kementerian Kesehatan mempercepat penerapan label Nutri-Level pada makanan dan minuman setelah Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 110/PUU-XXIV/2026 mewajibkan pencantuman label, warna, dan simbol edukatif mengenai kandungan gula, garam, dan lemak. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah akan meminta pelaku usaha memenuhi kewajiban tersebut secara bertahap, disertai penguatan pengawasan.
Pengawasan dan Koordinasi Lintas Sektor
Sebelum putusan MK, penerapan Nutri-Level dilakukan secara sukarela melalui sosialisasi untuk menguji penerimaan industri dan pemahaman masyarakat. Menurut Budi, putusan tersebut mengubah arah kebijakan dari pendekatan bertahap dan sukarela menjadi kewajiban bagi pelaku usaha.
Kemenkes menyiapkan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan karena pengaturan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak melibatkan kewenangan lintas sektor. Pemerintah belum menyampaikan jadwal rinci tahapan penerapan wajib, tetapi menyatakan pengawasan akan diperkuat setelah putusan tersebut.
Penerapan Awal pada Produk Minuman
Data Kemenkes yang dikutip ANTARA menyebut tujuh jenama minuman telah menerapkan Nutri-Level secara sukarela. Penerapan itu mencakup 209 menu di lebih dari 1.738 gerai, antara lain Kopi Kenangan, Xing Fu Tang, Fore, Point Coffee, In-Fusion Water, Szona Rempah, dan MRI Jamu.
Nutri-Level menggunakan kombinasi huruf dan warna: A berwarna hijau tua, B hijau muda, C kuning, dan D merah. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/301/2026, label dapat dicantumkan pada menu, kemasan, brosur, spanduk, serta aplikasi komersial. Kemenkes juga menyiapkan mekanisme pelaporan daring bagi pelaku usaha kecil, dengan pengisian bahan dan kadar pemanis secara mandiri.